Latihan Tes soal HOTS TWK CPNS Part 23

try out skd cpns 2021 gratis

Latihan Tes soal HOTS TWK / Tes Wawasan Kebangsaan CPNS ini akan terus di update sehingga menjadi blog direktori yang paling lengkap.

Tes Wawasan Kebangsaan sendiri menurut Kisi-Kisi CPNS tahun 2019 Mengacu akan Nasionalisme, Bela negara, Integritas. Pilar negara & Bahas Indonesia.

1. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah…

A. Komite Nasional Indonesia Daerah
B. Komite Nasional Indonesia Merdeka
C. Komite Nasional Perbantuan Daerah
D. Komite Daerah
E. Komite Daerah Perbantuan Nasional

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Kalau di pusat ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah.

 

2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Pancasila yang dimaksud adalah…
A. Nilai kerohanian
B. Nilai filosofis
C. Nilai filsafat
D. Nilai abstrak
E. Nilai umum

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Pancasila mengandung nilai-nilai hunian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa Karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia.

 

3. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya.

Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai…

A. Pandangan Hidup Bangsa
B. Paradigma Pembangunan Nasional
C. Moral Pembangunan
D. Cita-cita dan tujuan nasional
E. Pengamalan Pancasila

Pembahasan

Kunci Jawaban : C

Pembahasan
Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan.

 

4. Berdasarkan UUD 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR hal itu tertera dalam pasal…

A. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945
C. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
E. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945

Pembahasan

Kunci Jawaban : D

Pembahasan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

5. Pada tanggal 5 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai-partai politik. Pembentukan multipartai bagi bangsa Indonesia merupakan usulan dari…

A. DPR
B. Konstituante
C. BPKNIP
D. MPR
E. BPUPKI

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan
Pada tanggal 5 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai-partai politik.

Pembentukan multipartai bagi bangsa Indonesia merupakan usulan dari konstituante.

 

6. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara.

Hal ini karena Pancasila merupakan…

A. Dasar dan ideologi negara
B. Kemauan negara
C. Keputusan bersama seluruh rakyat
D. pemikiran negara baru
E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita akan dicapai Negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas.

Pancasila dianggap paling sesuai dengan seni dan kebudayaan Indonesia.

 

7. Setiap orang sebaiknya menghormati hak dan kewajiban nilai-nilai agama sesuai dengan UUD 1945.

Oleh sebab itu maka setiap orang wajib …

A. Menjalankan ajaran agama yang dianutnya sesuai keyakinannya
B. Menuruti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
C. Mengikuti hasil kesepakatan yang terjalin antar penduduk yang ada
D. Taat kepada kepemimpinan yang telah ditunjuk oleh pemimpin agama
E. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Sesuai dengan UUD 1945 (pasal 29 ayat 1 dan 2) setiap orang wajib menjalankan ajaran agama yang dianutnya sesuai keyakinannya.

 

8. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh…

A. Kebhinnekaan di Indonesia
B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal
C. Hubungan antarsila dalam Pancasila
D. Hubungan keadilan dengan Pancasila
E. Hubungan HAM dengan Pancasila

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Pembahasan
Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila.

 

9. Berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang. Maksud dari arti Ratifikasi dalam hal ini adalah…

A. Penyesuaian
B. Perubahan
C. Penyerapan
D. Pelaksanaan
E. Pengesahan

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Pembahasan
Ratifikasi adalah pengesahan. Merupakan istilah yang kerap digunakan dalam suatu perjanjian Internasional.

 

10. Nilai-nilai positif dari upaya kebijakan pemerintah untuk memberi otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi negeri bertujuan untuk …

A. Melepas beban pemerintah dalam pendanaan operasional
B. Meningkatkan biaya pendidikan untuk kualitas yang sama
C. Motivasi tenaga akademis untuk protes kebijakan pemerintah
D. Memacu perkembangan perguruan tinggi tersebut
E. Menciptakan pertumbuhan ekonomi perguruan tinggi

Pembahasan

Kunci Jawaban : D

Pembahasan
Nilai-nilai positif dari upaya kebijakan pemerintah untuk memberi otonomi (BHMN) yang lebih luas kepada perguruan tinggi negeri bertujuan untuk memacu perkembangan perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi menjadi punya kewenangan yang besar dalam mengatur segala upaya peningkatan mutu tanpa ada intervensi dari pemerintah.

try out skd cpns 2021 gratis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *